Zonajateng.id – Kualitas hidup perempuan di Jawa Tengah masih menghadapi tantangan struktural yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan program jangka pendek.
Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Heri Pudyatmoko menegaskan bahwa akses kesehatan dan pendidikan merupakan dua faktor kunci yang sangat menentukan kualitas hidup perempuan secara berkelanjutan.
Menurut Heri, berbagai indikator pembangunan menunjukkan bahwa perempuan masih berada pada posisi rentan ketika akses terhadap layanan dasar belum merata, terutama di wilayah pedesaan dan daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi.
“Kualitas hidup perempuan tidak bisa dilepaskan dari sejauh mana negara hadir memastikan layanan kesehatan yang aman dan pendidikan yang berkelanjutan. Ketika perempuan tertinggal di dua sektor ini, maka dampaknya akan berantai; ke anak, keluarga, hingga masyarakat,” ungkapnya.
Heri juga menyoroti bahwa persoalan kesehatan perempuan bukan hanya terkait layanan medis, tetapi juga menyangkut kesehatan ibu dan anak, gizi, sanitasi, serta literasi kesehatan reproduksi.
Angka kematian ibu, stunting, hingga pernikahan dini, menurutnya, masih menjadi alarm serius yang mencerminkan kualitas hidup perempuan secara nyata.
“Jika angka kematian ibu masih tinggi atau pernikahan dini masih terjadi, itu bukan sekadar isu kesehatan atau budaya, tapi indikator bahwa sistem pendidikan dan perlindungan sosial belum bekerja optimal,” tegasnya.
Di sektor pendidikan, Heri menilai perempuan masih menghadapi hambatan struktural. Mulai dari keterbatasan akses pendidikan lanjutan, putus sekolah karena faktor ekonomi, hingga beban sosial yang membuat perempuan sulit berkembang secara setara.
“Pendidikan perempuan bukan hanya soal ijazah, tapi soal daya tawar hidup. Perempuan yang terdidik akan lebih sehat, lebih mandiri secara ekonomi dan lebih mampu melindungi dirinya serta keluarganya,” jelasnya.
Heri juga menekankan bahwa peningkatan kualitas hidup perempuan harus dilihat sebagai investasi pembangunan jangka panjang, bukan sekadar isu sektoral.
Menurutnya, daerah dengan kualitas hidup perempuan yang baik cenderung memiliki tingkat kemiskinan lebih rendah, kualitas SDM lebih kuat, dan ketahanan sosial yang lebih baik.
Oleh sebab itu, ia mendorong Pemprov Jawa Tengah untuk memperkuat kebijakan lintas sektor yang berpihak pada perempuan. Mulai dari penguatan layanan kesehatan primer, pendidikan inklusif, hingga perlindungan sosial dan ekonomi bagi perempuan rentan.
“Pembangunan yang adil itu diukur dari bagaimana perempuan hidup dengan aman, sehat, dan bermartabat. Kalau perempuan tertinggal, maka pembangunan itu belum selesai,” pungkas Heri.
Ke depan, DPRD Jawa Tengah, kata Heri, akan terus mendorong kebijakan dan pengawasan agar program pembangunan benar-benar menyentuh akar persoalan kualitas hidup perempuan, bukan hanya berhenti pada capaian statistik.*
