SEMARANG – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tak hanya sekadar urusan piring dan lauk di meja makan. Tak hanya berdampak pada peningkatan gizi anak. Di Jawa Tengah, program ini menjelma menjadi mesin penggerak ekonomi desa, melibatkan ratusan BUMDes dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai pemasok bahan pangan lokal.
Hal itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi MBG di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Selasa (3/3/2026). Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengungkapkan, hingga saat ini terdapat 119 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah menjalin kemitraan dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
“Program MBG ini bukan sekadar soal makan bergizi. Di dalamnya ada investasi strategis membangun sumber daya manusia sekaligus efek berganda terhadap perekonomian daerah, termasuk penguatan wirausaha di 35 kabupaten/kota,” ujar Luthfi.
Dari total tersebut, 53 SPPG bekerja sama dengan BUMDes dan 64 SPPG bermitra dengan KDKMP. Komoditas yang disuplai meliputi ayam, telur, sayuran, bumbu, hingga bahan pangan lain yang dipasok langsung dari desa-desa setempat.
Data paparan rakor menunjukkan, progres pembentukan Koperasi Merah Putih di Jawa Tengah juga signifikan. Dari 8.523 desa/kelurahan, sebanyak 6.217 KDKMP atau 73 persen telah operasional, dengan total modal mencapai Rp 34,6 miliar dan anggota sebanyak 200.007 orang. Jawa Tengah juga menyumbang 598 gedung KDKMP atau sekitar 35 persen dari total nasional.
Luthfi menegaskan integrasi MBG dengan koperasi desa harus terus diperkuat agar dampak ekonominya semakin luas.
“Saya minta para bupati dan wali kota melakukan konektivitas antara MBG dengan koperasi di daerah masing-masing. Ini harus linear dan saling menguatkan,” tegasnya.
Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Jawa Tengah menargetkan produksi padi 2026 sebesar 10,55 juta ton gabah kering giling (GKG), naik 12,22 persen dibanding realisasi 2025. Target tersebut diproyeksikan menopang keberlanjutan MBG sekaligus menjaga stabilitas dan perputaran ekonomi desa.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan, MBG dirancang sebagai penggerak ekonomi rakyat. Ia meminta agar SPPG memprioritaskan pemasok lokal ketimbang mengambil bahan baku dari grosir besar di luar daerah.
“Jalannya ekonomi UMKM di desa itu lewat SPPG. Jangan lagi cari grosir jauh-jauh. Libatkan koperasi desa, BUMDes, petani, peternak, dan nelayan sebagai produsen pangan lokal,” ujar Zulkifli Hasan.
Menurutnya, koperasi desa harus berfungsi sebagai agregator sekaligus penyangga harga. Ketika harga gabah, jagung, ikan, atau komoditas lain turun di bawah harga acuan, koperasi dapat menyerap hasil produksi dan menyalurkannya melalui skema MBG.
Dengan skema tersebut, MBG diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga menciptakan rantai pasok pangan berbasis desa yang berkelanjutan dan memperkuat fondasi ekonomi nasional dari tingkat paling bawah.*
